Sabtu, 11 Agustus 2012

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Jalan Menuju Guru Profesional

A. Pendahuluan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 akan efektif berlaku tanggal 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan ini guru dinilai kinerjanya secara teratur setiap tahun melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG). Disamping itu, guru wajib mengiktui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun. PKB terdiri atas Pengembangan Diri (PD) serta Publikasi Ilmiah (PI) dan/atau Karya Inovatif (KI). PKB dalam bentuk PD harus dilakukan guru sejak golongan III/a, dan  mulai golongan III/b sampai ke IV/e selain melakukan PD juga harus melakukan PI dan/atau KI. Selain melakukan PD, PI dan/atau KI, untuk golongan IV/c ke IV/d juga harus melakukan Presentase Ilmiah di depan Tim Penilai. Kegiatan PKG dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Asesor yaitu guru senior yang telah melalui dan lulus pelatihan PKG. Domain yang menjadi sasaran kegiatan PKG adalah 4 (empat) kompetensi guru, yaitu : 1) Kompetensi Pedagogik, 2) Kompetensi Kepribadian, 3) Kompetensi Sosial, dan 4) Kompetensi Profesional. Masing-masing kompetensi di atas terdiri atas indikator-indikator yang telah disepakati oleh Kementrian Pendidikan Nasional, yaitu : untuk Kompetensi Pedagogik ada 7 indikator, untuk Kompetensi Kepribadian ada 3 indikator, untuk Kompetensi Sosial ada 2 indikator, dan untuk Kompetensi Profesional ada 2 indikator. Jumlah seluruh indikator untuk 4 kompetensi di atas ada 14 indikator.
B. Langkah-Langkah Pelaksanaan PKG
Sebelum melakukan PKG ada baiknya Kepala Sekolah/Asesor melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Kepala Sekolah/Asesor mempersiapkan instrumen PKG
2. Kepala Sekolah/Asesor berkoordinasi dengan guru ternilai menyampaikan rencana PKG terhadap dirinya meliputi
    4 kompetensi seorang guru dan memastikan guru yang bersangkutan tidak perlu terganggu dan tetap melakukan
    proses pembelajaran sebagaimana mestinya di kelas, artinya tidak perlu ada rekayasa oleh guru dalam
    mengajar.
3. Kepala Sekolah/Asesor menilai kinerja guru menggunakan instrumen yang ada. Kegiatan ini dapat dilakukan
    melalui pengamatan langsung di kelas dan/atau memeriksa dokumen-dokumen guru yang berkaitan dengan
    proses pembelajaran. Kegiatan ini dikenal sebagai PKG formatif untuk mengetahui profil kinerja guru dan menjadi
    dasar penyusunan progarm PKB guru.
4. Menganalisis/menghitung perolehan hasil Kinerja Guru yang dinilai menggunakan tabel konversi sesuai
    Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 dan/atau tabel lainnya yang telah dimodifikasi oleh penilai untuk
    memudahkan proses penghitungan
5. Mengidentifikasi kinerja guru berdasarkan beberapa indikator yang nilainya di bawah standar untuk dijadikan
    dasar dalam kegiatan PKB guru yang bersangkutan. Pada kegiatan ini Kepala Sekolah/Asesor bersama guru
    ternilai mendiskusikan indikator-indikator yang nilainya di bawah standar dan menyepakati hasil yang ada dan
    tindak lanjut peningkatannya melalui program PKB, baik PKB yang bersifat informal dan/atau formal
6. Memerintahkan koordinator PKB yang telah ditunjuk untuk menyusun rencana/jadwal dan pelaksanaan  PKB bagi
    guru. Pada kegiatan ini diharapkan setelah guru mengikuti PKB kinerjanya dapat meningkat dari yang sebelumnya.
7. Kepala Sekolah/Asesor melakukan PKG sumatif dan hasilnya dijadikan dasar perhitungan perolehan Angka Kredit
    guru yang dinilai dalam 1 (satu) tahun
8. Kepala Sekolah mengusulkan DUPAK guru kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya di
    tingkat Kabupaten.
Kegiatan mulai langkah (1) sampai dengan langkah (8) dilakukan setiap tahun berjalan.
C. Implikasi Pelaksanaan PKG
Dengan melakukan PKG setiap tahun, peluang guru untuk menjadi seorang yang profesional semakin besar, karena ia dapat mengetahui simpul-simpul kelemahan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Pada saat yang sama, simpul-simpul kelemahan itu akan dibenahi melalui kegiatan-kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang juga dilakukan setiap tahun.  Hanya guru yang tidak profesional  saja yang akan tertinggal oleh kendaraan profesional, dalam arti peningkatan kesejahteraannya akan berjalan di tempat atau bahkan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan jabatan yang harus memiliki keahlian khusus dalam profesinya. Keahlian khusus yang harus dimiliki guru tercermin melalui kegiatannya dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai dan menganalisis hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, dan melaksanakan tugas tambahan lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan program-program di sekolah. Singkatnya, seorang guru profesional harus menguasai bidang tugasnya dalam arti ia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni, sikap yang bersahaja, terampil, kreatif, dan inovatif dalam mengajar, membimbing, dan melatih peserta didiknya. Kesemuanya itu semakin jelas dan memberi peluang yang besar untuk dilakukan karena telah memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk Permeneg PAN dan RB nomor 16 Tahun 2009. Karena itu, guru harus cekatan dalam menangkap peluang ini dalam rangka menjadikan dirinya sebagai seorang yang profesional. Artinya meskipun Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 ini baru akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2013, persiapan-persiapan ke arah itu sudah harus dilakukan sejak sekarang. Semoga dengan lahirnya Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 jalan menuju Guru Profesional semakin mulus dan diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraannya sehingga setiap malam dalam tidurnya guru akan bermimpi "bagaimana mengajar yang baik dan benar". Amin

2 komentar:

Setia Budi mengatakan...

Ada PNS/TU di SMAN 1 Kelua Kab Tabalong Kalsel sdh 10 tahun lebih gak masuk kerja tapi terima gaji tiap bln dan Pangkat/gol naik terus dari gol II sekarang sdh Gol III enak benar. kemudian Guru2nya naik pangkat dari Gol IV/a ke IV/b BERJAMAAH pakai uang beberapa juta saja berhasil ke IV/b 11 orang (tdk membuat Karya Ilmiah atau PTK) hebat benar kalau uang yang bicara. Mungkin Peraturan Menteri PAN & RB No.16 thn 2009 BAB XI Pasal 37 Ayat (2) dianggap hanya selokan belaka, sehingga mereka tdk takut melawan HUKUM. Tolong ditindak lanjuti DISDIK Kab Tabalong Kalsel kayanya tutup mata. trims

Setia Budi mengatakan...

Ada PNS/TU di SMAN 1 Kelua Kab Tabalong Kalsel sdh 10 tahun lebih gak masuk kerja tapi terima gaji tiap bln dan Pangkat/gol naik terus dari gol II sekarang sdh Gol III enak benar. kemudian Guru2nya naik pangkat dari Gol IV/a ke IV/b BERJAMAAH pakai uang beberapa juta saja berhasil ke IV/b 11 orang (tdk membuat Karya Ilmiah atau PTK) hebat benar kalau uang yang bicara. Mungkin Peraturan Menteri PAN & RB No.16 thn 2009 BAB XI Pasal 37 Ayat (2) dianggap hanya selokan belaka, sehingga mereka tdk takut melawan HUKUM. Tolong ditindak lanjuti DISDIK Kab Tabalong Kalsel kayanya tutup mata. trims